Citapen, Kamis, 9 Juli 2026 – Pemerintah Desa Citapen melaksanakan kegiatan Penyaluran Insentif Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Triwulan II bagi para Ketua RT dan Ketua RW. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 9 Juli 2026 di Auala Desa mulai pukul 08.00 WIB, dan berlangsung dengan tertib serta lancar.
Penyaluran insentif ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada para Ketua RT dan Ketua RW yang selama ini telah berperan aktif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta mendukung berbagai program pembangunan di tingkat kewilayahan.
Pada penyaluran Triwulan II ini, insentif diberikan untuk periode April sampai dengan Juni 2026. Adapun besaran insentif yang disalurkan adalah Rp100.000 per bulan bagi setiap Ketua RT dan Rp200.000 per bulan bagi setiap Ketua RW. Dengan demikian, untuk periode tiga bulan tersebut setiap Ketua RT menerima total insentif sebesar Rp300.000, sedangkan setiap Ketua RW menerima total insentif sebesar Rp600.000.
Kegiatan penyaluran dihadiri oleh para Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Citapen yang datang sesuai jadwal untuk menerima insentif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, sehingga proses penyaluran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Melalui program Bantuan Keuangan (Bankeu) ini, diharapkan para Ketua RT dan Ketua RW dapat terus meningkatkan semangat pengabdian serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peran RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan sangat penting dalam menyampaikan informasi, membantu administrasi kependudukan, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan, serta menjaga kerukunan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
Pemerintah Desa Citapen menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas keberlanjutan program insentif Bankeu RT/RW. Diharapkan program ini dapat terus memberikan manfaat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para pengurus lingkungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
